Politikterkini.com|  Kaesang Pangarep,  Ketua Umum (Ketum)  Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  optimistis partainya bisa lolos DPR atau ke Senayan di Pemilu 2024, meski dari hasil hitung cepat tidak tembus 4% yang merupakan ambang batas parlemen.

“Balik lagi kita harus menunggu hasil lengkap dari rekapitulasi dari KPU. Kita juga kan sekarang masih proses, jadi kita tunggu,” kata Kaesang kepada wartawan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (16/02/24).

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei rata-rata hanya menempatkan perolehan suara PSI dalam perebutan legislatif DPR RI di angka 2,9%, masih jauh dari ambang batas 4% parlemen.

Dalam penjelasan  lebih lanjut Kaesang menyatakan prestasi partai yang dipimpinnya itu, untuk perolehan suara di tingkat legislatif provinsi dan tingkat Kabupateb/Kota meraih suara empat kali lipat dari Pemilu 2019.

Baca Juga :  Jokowi Ingin Dalam Debat Terakhir Pilpres Para Capres Fokus Visi Misi dan Tak Serang Personal

Baca Juga : Kata Gibran Teman-Teman Dari PDIP Sudah Ucapkan Selamat Usai Unggul Di Hitung Cepat

“Kita juga sudah melihat hasilnya yang untuk DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang di mana insya Allah hasilnya cukup baik peningkatannya sekitar 400%. Yang di mana sekarang kita punya anggota dewan di provinsi itu 13 dan Alhamdulillah sekarang mungkin hampir 50″ papar Kaesang.

Pada kesempatan itu, Ketum Kaesang meminta semua kader untuk mengawal segala proses perhitungan suara sampai rekapitulasi selesai di KPU Pusat. Agar suara PSI khususnya untuk DPR bisa tetap terjaga hingga pengumuman KPU.

“Rekapitulasi dari KPU kan belum rampung dan kita harus menghargai suara masyarakat. Oleh karena itu saya selalu menginformasikan, saya menginstruksikan untuk selalu mengawal suara masyarakat Indonesia,” beber Kaesang.

Sementara itu, Juru Bicara PSI, Irma Hutabarat menyoroti perihal tingginya surat suara tidak sah yang ditemukan pada Pemilu 2024. Berdasarkan temuan PSI bisa mencapai 20 persen lebih. Irma menyatakan persoalan surat suara tidak sah yang masih terjadi pada pemilu 2024 harus dilihat sebagai isu krusial, karena banyaknya suara masyarakat yang terbuang. (udt/pt)