Politikterkini.com | Ridwan Hisjam, Anggota Dewan Pakar Partai Golongan Karya (Golkar)  minta kejelasan mengenai bakal calon presiden (capres) yang diusung Partai berlambang beringin itu. Posisi ketua umum (ketum) Golkar ditangan  Airlangga Hartarto jadi sorotan.

Menyikapi polemik dalam tubuh Golkar, Airlangga kembali menegaskan bahwa partainya tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Soal sosok capres 2024 dan dukungan politik, semua masih dibicarakan.

“Tidak ada, tidak akan ada munaslub,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini Kamis (13/07/23).

Dalam penjelasan lebih lanjut Airlangga mengatakan, Meski ada desakan soal sosok bacapres dan dukungan politik, Airlangga mengatakan bahwa hingga saat ini pembicaraan tersebut masih berlangsung pada internal Partai Golkar .

“Ya desak aja yang lain juga. Kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak,” tuturnya.

Ia lalu menjelaskan secara tegas bahwa Partai Golkar telah menggelar rapat kerja nasional (rakernas), rapat pimpinan (rapim) hingga musyawarah nasional (munas) untuk menentukan peta politik dan bacapres dukungan Partai Golkar.

“Pertama, kita sudah rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai, enggak ada, agendanya bukan itu,” kata Airlangga.

Desakan kepada Airlangga datang dari  Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan bahwa pihaknya mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar 2019 yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bacapres.

Dalam keterangannya Ridwan Hisjam mengatakan tidak menutup kemungkinan munculnya potensi Munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai ketua umum. Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana dan tergantung pemilik suara.

Tak lupa Ridwan mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak menunjukkan progres yang signifikan.

Ridwan juga mengatakan pasca KIB bubar Golkar tak punya banyak pilihan, yakni antara mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto atau membentuk poros baru dengan partai yang tak terakomodir di koalisi lain.

Diketahui melalui surat rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar yang dikirim ke Airlangga pada Senin (10/07/23) beberapa waktu lalu,  memuat tiga poin rekomendasi, di antaranya yakni memberi Airlangga tenggat waktu deklarasi capres atau cawapres paling telat Agustus 2023. (unt/pt)