Politikterkini.com| Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan tak ada pemekaran meskipun lebih dari 300 kabupaten atau kota mengajukan pemekaran daerah otonom baru (DOB). Hal itu disampakan Jokowi kepada wartawan di Kalimantan Tengah, hari ini, Kamis (27/06/24).
“DOB, tidak ada DOB, tidak ada DOB sementara di seluruh Tanah Air ya,” kata Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa saat ini ada lebih dari 300 wilayah yang berkeinginan untuk mengajukan pemekaran, baik kota, kabupaten, maupun provinsi. Jokowi menekankan tidak akan ada pemekaran.
“Meskipun yang mengajukan sudah lebih dari 300 lebih kabupaten/kota maupun provinsi, tidak ada DOB,” beber Jokowi.
Saat ini provinsi di Indonesia berjumlah 38, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adapun beberapa provinsi yang baru di Indonesia adalah hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah meresmikan tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah melakukan moratorium pemekaran wilayah dengan kementerian dan lembaga terkait. Ada 300 usulan yang diterima soal pemekaran wilayah.
Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen beberapa waktu yang lalu, anggota Komisi II Fraksi Demokrat, Ongku P Hasibuan, mengatakan banyak daerah yang telah dimekarkan sejak reformasi yang sebenarnya tidak layak untuk dimekarkan. Ia pun meminta agar moratorium pemekaran dibuka. (pt)
Setuju jangan banyak pemekaran karena biaya mahal dan hidup makin sulit
Uang utk pake pemekaran mending dipakai utk atasi lonjakan nilai tukar dolar yang makin tinggi
Apapun itu seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dari pada pemekaran
Sebenarnya DOB penting untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat