Politikterkini.com |  Tri Rismaharini, selaku Calon gubernur Jawa Timur nomor urut tiga, berkomitmen untuk memberikan insentif kepada nelayan yang hidup dalam kemiskinan dan menyatakan tidak akan memungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari mereka jika terpilih dalam Pilgub Jatim 2024.

Dalam debat kedua, Risma menjawab pertanyaan mengenai komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama mengenai pemanfaatan ruang laut di bawah dua mil.

Risma mengungkapkan bahwa kondisi nelayan di Jawa Timur saat ini cukup sulit, di mana nilai tawar mereka cenderung rendah. Ia menegaskan bahwa apabila ia diberi kepercayaan oleh rakyat, dia akan menghapus PNBP yang dikenakan kepada nelayan.

Dalam konteks ini, Risma menekankan perlunya perlindungan bagi nelayan agar tidak terbebani oleh pajak yang justru akan memperburuk keadaan mereka. Dia juga menambahkan bahwa jika pemerintah pusat tetap ingin menarik PNBP dari nelayan, pemerintah provinsi siap untuk menanggung biaya tersebut demi meringankan beban nelayan yang sudah terpuruk.

Risma menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi nelayan agar dapat meningkatkan daya tawar mereka. Selain itu, Risma menggarisbawahi bahwa pemberian insentif kepada nelayan adalah langkah penting untuk membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Tanggapan Risma ini juga menarik perhatian petahana Khofifah Indar Parawansa serta calon gubernur nomor urut satu, Luluk Nur Hamida, yang turut memberikan pandangan terkait pernyataan Risma. Risma menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk nelayan dan petani, merupakan prioritas utama baginya dan Gus Hans.

Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan menanggung PNBP jika diperlukan, mengingat nilai PNBP yang ada saat ini sangat kecil. Di akhir pernyataannya, Risma menekankan bahwa memberikan insentif kepada nelayan adalah langkah yang tepat untuk membantu mereka hidup lebih sejahtera.  (pt)