Politikterkini.com|  Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menyampaikan soal pemberhentian proyek  Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan dihentikan sementara pada 10 Agustus 2024 mendatang, tepat beberapa hari sebelum upacara HUT Indonesia ke-79.

“Kita mengestimasi seminggu sebelum upacara tidak ada aktivitas, walaupun ada beberapa pekerjaan minor, tapi yang mobilisasi truk dan sebagainya, insyaallah 10 (Agustus 2024) sudah kita hentikan,” kata Danis, hari ini, Selasa (09/07/24).

Lebih lanjut ia menegaskan meskipun  pembangunan proyek disetop, para pekerja tetap berada di IKN. Danis  menjelaskan para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Nantinya, Kementerian PUPR bakal memberikan aktivitas lain kepada para pekerja, mulai dari pelatihan hingga kegiatan olahraga. Ini berlaku hingga proyek kembali dilanjut selepas Upacara 17 Agustus 2024.

Baca Juga : Jaga Keberlanjutan Pembangunan Presiden Jokowi Minta Dukungan Saat Alih Pemerintahan ke Prabowo

“Kita akan manfaatkan, kan kalau bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, di office. Kalau yang harus di luar (di proyek) kita akan adakan acara sendiri, seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatkan supaya tidak diam. Kan cuma beberapa hari ya (pemberhentian proyek), enam hari,” papar Danis.

Beberapa waktu lalu,  Presiden Joko Widodo  (Jokowi) menyinggung soal dirinya yang tak jadi berkantor di IKN pada Juli 2024. Jokowi malah balik mempertanyakan soal fasilitas di ibu kota anyar tersebut, apakah sudah siap atau belum.

Jokowi belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN diterbitkan. Ia menegaskan baru akan pindah ke IKN ketika fasilitas dasar, seperti listrik dan air bersih sudah siap.

Masih menurut Jokowi,  keppres bisa saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79. Akan tetapi, Jokowi tak menutup kemungkinan beleid itu baru terbit setelah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang.

Mantan Wali Kota Solo itu  mengatakan pembangunan IKN masih terus berproses. Menurutnya, penerbitan keppres untuk menandai pemindahan ibu kotajuga harus melihat kondisi pembangunan di IKN Nusantara.

Baca Juga : Bicara Soal Pilkada DKI, Kata Habiburokhman Gerindra Tak Harus Usung Kader Sendiri

Jokowi juga menyampaikan penerbitan keppres merupakan kewenangan penuh presiden. Ia memastikan pemerintah akan mengupayakan agar penerbitan Keppres dan pengesahan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak terlampau jauh. Adapun UU DKJ telah disahkan pada 28 Maret 2024.

Sementara itu,  Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti yang sebelumnya telah memastikan Presiden Jokowi berkantor di IKN mulai Juli mendatang. Diana juga membeberkan progres pembangunan IKN di bawah kewenangannya untuk persiapan upacara HUT RI ke-79 sudah berkisar 82 persen.

Dalam penjelasanya, Diana  menyatakan bahwa Kementerian PUPR menargetkan agar proyek tahap awal bisa beroperasi secara fungsional dan dimanfaatkan pada akhir Juli. Salah satunya, Kantor Presiden. Ia merinci progres penyelesaian di Kantor Presiden IKN, salah satunya pemasangan bilah sayap burung garuda yang ditarget selesai akhir Juli.

Dalam waktu dekat, Sumbu Kebangsaan yang terletak di depan Istana Presiden juga dipastikan selesai. Sejumlah kantor menteri koordinator juga ditargetkan fungsional dan bisa digunakan. Termasuk jalan-jalan di depan Istana Presiden juga sedang dikebut agar rampung pada Juli mendatang.  Pasokan air bersih pun ditarget bisa masuk pada pertengahan Juli 2024. (pt)