Politikterkini.com | Melchias Markus Mekeng yang juga merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar menyampaikan soal pertemuan Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartato dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.  Mekeng menjelaskan bahwa  tim teknis yang dibuat akan menjadi perantara kedua partai.

“Itu semua pertemuan dalam rangka apa, untuk koalisi ke depan. Cuma kan semua berproses dari waktu ke waktu dan ini kan waktunya sudah tidak lama lagi,” kata Mekeng saat memberikan keterangan pada Jumat (28/07/23) kemarin.

Menurutnya,  dalam pertemuan itu, PDI Perjuangan  ingin mengajak Golkar bergabung mendukung Ganjar Pranowo. Ia menilai pihaknya tak masalah dengan ajakan tersebut lantaran sudah memiliki rekam jejak kerja sama.

“PDI itu sangat berkeinginan bahwa Golkar bergabung dengan PDIP. Secara prinsip sih nggak terlalu bermasalah kita bergabung dengan PDIP, karena kita bergabung kan sudah lama dengan PDIP, pemerintahan zaman Pak Jokowi,” tutur Mekeng.

Masih menurut Markus Mekeng tujuan terbentuknya tim teknis Golkar dan PDI Perjuangan nantinya tim ini yang akan membahas perihal posisi wapres, menteri, hingga posisi di parlemen setelah bekerja sama.

“Tim teknis ini untuk bicara lebih detail lah nanti gimana wapresnya, gimana menteri-menterinya, gimana kabinet, di parlemennya gimana, ya ke depannya lah supaya kita tidak ribut nanti pada saat udah, ada kesepahaman dulu,” papar Mekeng.

Ia berharap agar  kesepahaman itu bisa terjadi jika memang ini disepakati oleh Airlangga sebagai Ketua Umum yang bisa memutuskan karena dia diberikan mandat oleh Munas dan Rakernas terakhir, menentukan posisinya.

Mekeng juga menyebutkan bahwa  Golkar terbuka terkait penentuan capres dan cawapres. Ia mengatakan kerja sama antar partai yang terpenting dapat menghasilkan kemenangan. Menurut Mekeng yang penting adalah strategi pemenangan.

Beberapa waktu lalu Mekeng menjelaskan bahwa capres atau cawapres yang akan diusung Golkar tidak harus Ketua Umum Airlangga Hartarto. Menurut Mekeng, sesuai dengan keputusan Munas 2019, Airlangga selaku ketum Golkar diberi kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres dari Golkar.

Kata Mekeng,  keputusan Munas Partai Golkar Tahun 2019 tidak menyebutkan Airlangga harus menjadi capres atau cawapres. Airlangga, kata dia, hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan capres atau cawapres dari Golkar.

Sebagaimana telah diberitakan bahwa  Puan menyambangi kediaman Airlangga Hartato untuk penjajakan kerja sama. Dalam pertemuan itu disepakati, jika Golkar membentuk tim teknis untuk menjembatani komunikasi dengan PDI Perjuangan. (pt)