Politikterkini.com | Puan Maharani, selaku Ketua DPR Republik Indonesia, ungkap keprihatinannya terkait dampak dari judi daring atau judi online (judol) yang berpotensi mengancam hak-hak anak dan menciptakan kondisi yang merugikan masa depan generasi muda.
Puan menegaskan bahwa judi online dapat menciptakan situasi yang membahayakan anak-anak, terutama bagi mereka yang tinggal dalam keluarga dengan orang tua yang terjerat kecanduan judi daring. Hal ini, menurutnya, dapat mengabaikan kebutuhan dasar anak, baik dalam hal emosional, pendidikan, maupun finansial.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat (15/11/24), Puan menekankan bahwa permasalahan yang timbul akibat judi online tidak hanya sebatas masalah ekonomi keluarga, tetapi juga dapat merusak hubungan antar anggota keluarga, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Dampak negatif ini dapat mengancam ketahanan dan keutuhan keluarga yang merupakan pilar utama dalam perkembangan anak-anak.
Oleh karena itu, Puan menilai pentingnya perhatian lebih terhadap isu ini. Puan juga menambahkan bahwa anak-anak yang hidup dengan orang tua pecandu judi onlinesering kali mengalami kekurangan dalam mendapatkan dukungan emosional dan finansial yang memadai. Akibatnya, anak-anak tersebut kesulitan mencapai potensi terbaik mereka, baik dalam pendidikan, pemenuhan gizi, maupun tumbuh kembang secara fisik dan mental. Hal ini menjadi perhatian utama, mengingat bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan generasi muda.
Mengingat hal ini, Puan mendorong Pemerintah untuk merancang dan melaksanakan program-program yang dapat memperkuat ketahanan keluarga, serta melindungi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Salah satu langkah yang sangat penting, menurutnya, adalah menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera, sehingga anak-anak dapat menerima perhatian yang cukup untuk tumbuh optimal.
Lebih lanjut, Data yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa jumlah anak-anak yang terpapar judi online mengalami lonjakan signifikan, dengan peningkatan mencapai 300 persen dalam rentang usia 11 hingga 19 tahun di Indonesia. Lebih dari 197.000 anak terlibat dalam judi online sepanjang tahun ini, yang menurut Puan merupakan kabar yang sangat mengkhawatirkan. Puan juga menegaskan bahwa pemerintah harus serius dalam menangani kasus judi daring ini untuk menyelamatkan generasi muda.
Dalam konteks ini, dia mendorong upaya penguatan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, dengan salah satu cara yang dianggap efektif yaitu meningkatkan edukasi di lingkungan keluarga dan pendidikan. Puan mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka, terutama dalam melindungi mereka dari potensi bahaya judi daring yang mudah diakses melalui perangkat digital. Berkaitan dengan hal ini, Puan juga menekankan bahwa orang tua perlu bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk mencegah agar anak-anak tidak terpapar lebih jauh pada judi online.
Sebagai langkah tambahan, Puan menilai penting bagi Pemerintah untuk bekerja sama dengan penyedia layanan internet guna memblokir situs-situs judi online yang berbahaya bagi anak-anak dan remaja. Di samping itu, dia mendorong agar program edukasi digital lebih banyak diselenggarakan untuk menyebarkan informasi tentang bahaya judi online, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Selain itu, Puan menyarankan agar kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan secara lebih intensif di sekolah-sekolah.
Program-program ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi perkembangan keterampilan siswa juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi waktu anak-anak yang dihabiskan di depan perangkat digital. Dengan kegiatan yang lebih positif, seperti pelatihan keterampilan atau kegiatan fisik, anak-anak bisa lebih terhindar dari konten-konten negatif di internet.
Puan juga menyarankan agar Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menanggulangi perjudian daring di Indonesia. Ini termasuk kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), PPATK, serta lembaga pendidikan dan instansi lainnya. Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi aktivitas judi daring juga sangat diperlukan, di samping penguatan literasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online. (pt)
